Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan Dengan Digitalisasi Ekosistem Perikanan

bibitunggul.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dalam berbagai kesempatan menekankan agar perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal melalui layanan keuangan digital bagi seluruh lapisan masyarakat terus dilakukan.

 Pemerintah bersama stakeholder keuangan inklusif semakin gencar mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif pada sektor perikanan. Upaya ini guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sekretariat DNKI bersama mitra keuangan inklusif baik BUMN dan BUMD juga telah menyusun skema perluasan inklusi keuangan bagi nelayan melalui sinergi dan kolaborasi program sebagai implementasi yang konkret dari pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir diwakili Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Erdiriyo pada Focus Group Discussion Peningkatan Inklusi Keuangan bagi Nelayan anggota Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Pekalongan, Kamis (7/4/2022).

Salah satunya masyarakat berpenghasilan rendah dan nelayan sesuai amanat Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Integrasi kegiatan ekonomi dengan keuangan itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang mencakup Pemerintah, nelayan, offtaker, lembaga keuangan, industri, dan lainnya.

Melalui sinergi dan kolaborasi berbagai program dalam rangka perluasan keuangan inklusif, nelayan tradisional dapat mengoptimalkan hasil perikanan melalui pengelolaan supply dan demand yang baik, mempermudah penyaluran subsidi, serta mendorong regenerasi nelayan dengan melahirkan nelayan milenial.

“Kolaborasi antara DNKI dengan Pemerintah Kota Pekalongan melalui digitalisasi pada ekosistem perikanan dapat mengangkat harkat hidup dan tingkat ekonomi khususnya bagi nelayan tradisional,” katanya.

Integrasi kegiatan ekonomi dengan keuangan itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang mencakup Pemerintah, nelayan, offtaker, lembaga keuangan, industri, dan lainnya.